Kesalkan Tindakan yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Dewan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumut yang Sampaikan Aspirasinya 

Medan, Opini1 views

Info-satu.com, Medan – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara mengecam tindakan represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Cipayung Plus Sumatera Utara yang mendesak Erick Tohir mundur dari Jabatannya Menteri BUMN, Sabtu (15/4/2023).

Turut hadir dalam acara konferensi Pers plus Sipayung Sumatera Utara, Ketua Umum Ibu Mega, Ketua DPD IMM Sumatera Utara, Ketua GMNI Sumatera Utara, Ketua DPD KAHMI, Ketua GMKI, Ketua PMII, beserta sejumlah awak media.

Ketua Umum DPD IMM Sumut Arif Bone mengatakan, kekecewaannya atas tindakan refresif yang di lakukan aparat kepolisian di lapangan saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara, di seputaran lapangan merdeka Medan Kota Medan, Kamis, 13 April 2023.

Menurut Arif Bone, terjadinya aksi kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa yang awalnya berjalan aman dan tertib serta damai tidak bisa di lepaskan dari tindakan refresifitas diduga oleh aparat kepolisian.

”Sangat di sayangkan, aparat kepolisian memukul mundur massa aksi para Mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya di hadapan masyarakat umum.

Saya menyimpulkan represiritas ini bukan karena kami yang tidak bisa di amankan, tetapi di duga seperti sudah di rencanakan agar kami harus di pukul oleh aparat kepolisian saat di lapangan.

BACA JUGA:   Bawaslu Kecamatan Medan Helvetia Gelar Sosialisasi di Rutan Kelas 1 Medan

Karena kami menduga, sebelum keributan dengan Mahasiswa terjadi, terlihat Kabag Ops yang terakhir memimpin barisan memberikan perintah dengan menggunakan sebuah Toa berwarna merah, “kata Arif Bone ketika Konferensi Pers di Ray Cafe Jalan Mahkamah No 99 Rel Kereta Api Medan, Sabtu, 15 April 2023.

Atas peristiwa tersebut, sedikitnya belasan Mahasiswa menjadi korban dan saat ini sedang mengalami perawatan intensif di salah satu Rumah Sakit yang ada di Medan, bahkan sudah divisum.

”Kemudian ada yang mengalami sampai luka memar dan berdarah di sekitar leher dan kepala,” ujarnya.

Dan itu di alami Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara dan Ketua DPD GMNI Sumatera Utara.

Kami berharap perhatian dari Bapak Kapolri agar kasus ini dapat di ungkap seadil-adilnya,” tegas Arif Bone.

Sementara itu, Irfan Novri Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik DPD IMM Sumatera Utara, menyebutkan, tindakan dari aparatur Negara tersebut, sangat tidak terpuji dan seolah-olah di jadikan alat untuk mengintimidasi atau pun menghambat masyarakat dan Mahasiswa dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di muka umum.

”Apakah rakyat harus diam, atau kami Mahasiswa tidak boleh menyampaikan aspirasi di Negara ini, “ucapnya.

BACA JUGA:   Mahsur Al Hazkiyani Beserta Jajaran Pengurus Kembali Dilantik Sebagai Ketua DPW PPNI Sumut Periode 2022-2027 

Sulhan Batubara, Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Sumatera Utara menyebutkan, Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, di atur secara khusus melalui Undang-Undang (UU) Nomor : 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dirinya mengatakan, Polisi Republik Indonesia hari ini khususnya di Sumatera Utara jauh dari kata melayani dan mangayomi masyarakat.

Seharusnya kepolisian mampu meredam atau membubarkan aksi unjuk rasa dengan cara-cara yang humanis, bukan malah sebaliknya melakukan kekerasan.

”Kami minta agar Polda Sumatera Utara segera di evaluasi besar- besaran atas kejadian yang terjadi kemarin.

Usut tuntas siapa yang bertanggung jawab, karena saat aksi baku hantam terjadi para Mahasiswa, tidak satu pun melakukan perlawanan atau membalas, bahkan meminta ampun juga tidak di hiraukan, “tambahnya, Sabtu (14/4/2023).

Lanjut Ketua Umum DPD IMM Sumut, Arifuddin Bone dengan tegas mengatakan, Kapolrestabes Medan Valentino Tatareda dan Waka Polrestabes Medan AKBP Dr Yudi H Setiawan serta Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis, dinilai gagal sebagai pimpinan sehingga harus dicopot dari Jabatannya.

”Dan sebagai pimpinan mereka gagal menjalankan tugas khususnya dalam pengamanan aksi kemarin,” tutup Arifuddin Bone.

(I-S/Gayus Hutabarat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *