Panitia PPPT Apresiasi dan Dukung Keputusan DPR RI yang Telah Setujui RUU Provinsi Sumut

Medan, News86 views

Info-satu.com, Medan – Konferensi Pers Apresiasi dan Dukungan kepada DPR RI dan Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani atas Persetujuan RUU Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), Rabu, 22 Nov 2022, di Kantor PPPT Pusat, Jalan Sei Asahan No. 80 Medan.

DPR RI menggelar rapat paripurna pada tanggal 17 Nov 2022 yang salah satu agendanya mengambil keputusan atas delapan rancangan undang-undang (RUU) provinsi. DPR RI menyetujui delapan RUU provinsi menjadi RUU usulan DPR. Salah satu diantaranya adalah RUU Provinsi Sumut.

Kami dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) mengapresiasi dan mendukung keputusan DPR RI yang telah menyetujui RUU Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Yonge Sihombing, SE., MBA Sekjen PPPT pada acara Press Conference PPPT, Rabu, 23 Nov 2022 di Kantor Sekretarist PPPT Pusat, Jalan Sei Asahan No. 80 Medan.

Sembilan fraksi awalnya memberikan pandangan fraksi secara tulis. Pandangan sembilan fraksi itu kemudian diserahkan kepada Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI.

BACA JUGA:   Bupati Pakpak Bharat: Jalan 8Km Siap Dapat Percepat Pertumbuhan Perekonomian Warga Masyarakat

Berikut ini delapan RUU provinsi menjadi usulan DPR RI:
1) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara
2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan
3) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat
4) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah
5) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur
6) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku
7) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan
8) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU Provinsi Sumatera Utara, maka usulan pembentukan Provinsi Tapanuli masuk dalam pembahasan RUU Provinsi Tapanuli.

“Kami percaya DPR RI, Ketua DPR RI Ibu DR. (H.C.) Puan Maharani dan juga Komisi II DPR RI akan mengutamakan Usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli menjadi prioritas pembahasan”, kata Yonge.

Hadir pada acara press conference, Dr. Can. Dra. Murniati Tobing, MSi (Waketum), Drs. Binton Simorangkir, MM (Waketum)/Ketua PPPT Taput, Balmen Hutahaean (Waketum)/Ketua PPPT Toba, Sri Wati Damanik (Wasekjen), Drs. Bima Sakti Simanjuntak (Sekretaris PPPT Toba).

BACA JUGA:   Bakamla RI Konsisten Melakukan Pembangunan Stasiun Sistem Peringatan Dini

Murniati Tobing menjealskan tentang rencana keberangkatan ke Jakarta untuk mengantarkan surat dan dokumen kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ditjen Otda, dan lainnya.

Binton Simorangkir menjelaskan hal terlaksananya acara deklarasi dan gondang sabangunan di Tarutung Tapanuli Utara pada tgl 29 Okt 2022.

Sri Wati Damanik menyampaikan akte natoris PPPT yang telah selesai dibuat, untuk melengkapi dokumen PPPT yang akan dibawa ke Jakarta.

Bima Sakti Simanjuntak bertindak sebagai moderator dan pembawa acara pada press conference.

Ketua PPPT Toba menyampaikan tentang rencana kerja PPPT Toba, yakni sebagai tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Besar Tapanuli (Mubesta) yang akan dilaksanakan untuk menyatukan sikap masyarakat tapanuli untuk mencabut moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli.

Selanjutnya, kesaipan PPPT Toba untuk mengundang anggota DPR RI dapil wilayah Toba untuk menyerap aspirasi masyarakat toba dan PPPT Toba terkait dengan langkah untuk mencabut moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli.(*) (GH)

(I-S/CS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *